Disampaikan
Dalam Acara Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah se Kabupaten Bogor
Tanggal 10 Desember 2012.
***
Link between education and society are strong, and each influences the other
(EFA Global Monitoring Report, 2005)
Jalan terpenting untuk mempertinggi mutu sekolah-sekolah itu ialah mempertinggi mutu pendidiknya
(Mr. Muhammad Yamin)
The future belong ti the nations that best educates its citizens
(Barach Obama)
Pengantar
The Education for All (EFA) movement atau Gerakan Pendidikan untuk Semua adalah satu komitmen gerakan bersama yang diluncurkan oleh masyarakat dunia peduli pendidikan untuk menyediakan pendidikan dasar (basic education) untuk semua anak usia sekolah. Untuk Indenesia, jenjang pendidikan dasar meluputi satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), yakni untuk anak usia 7 sampai 15 tahun. Sementara itu, masyarakat global peduli pendidikan kemudian juga menilai penting untuk menyediakan Pendidikan Anak Usia Dini (Early Childhood Education), yakni untuk anak usia 0 – 6 tahun. Para pakar pendidikan meyakini bahwa kecerdasan anak berkembang secara optimal pada usia 0 – 6 tahun ini, yang dikenal dengan usia keemasan (the golden age).
Gerakan The Education for All (EFA) mulai diwujudkan dalam Forum Pendidikan Dunia (the World Education Forum) di Dakar pada tahun 2000. Dalam forum tersebut, 164 negara telah menandatangani kesepakatan untuk mencapai 6 (enam) sasaran EFA yang akan dicapai pada tahun 2015. Dalam forum tersebut semua pemerintahan, lembaga pengembangan, masyarakat sivil dan sektor swasta saling bekerja sama untuk mencapai 6 (enam) sasaran EFA yang telah disepakati bersama.
Sasaran EFA
Enam sasaran EFA yang telah disepakati bersama yang akan dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1
Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan yang komprehensif bagi anak usia dini (PAUD), terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.
Sasaran 2
Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas, memiliki akses untuk mengikuti dan menamatkan pendidikan dasar, gratis dan wajib dengan kualitas yang baik.
Sasaran 3
Memastikan bahwa kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat dan dengan program kecakapan hidup (life skill).
Sasaran 4
Mencapai perbaikan 50 persen di tingkat buta aksara pada tahun 2015, terutama bagi perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
Sasaran 5
Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015, dengan fokus untuk menjamin akses perempuan penuh dan sama untuk prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.
Sasaran 6
Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulan semua sehingga diakui dan hasil pembelajaran yang terukur yang dicapai oleh semua, terutama dalam bidang terutama dalam bidang keaksaraan, berhitung dan kecakapan hidup yang esensial.
Sumber: ©UNESCO/Justin Mott
MDGs
Dalam pada itu, jika semua pemerintah negara sedang dan telah berusaha untuk mencapai sasaran EFA tersebut, pada tahun yang sama, yakni tahun 2000, PBB dengan 193 negara anggotanya dan paling tidak bekerja sama dengan 23 organisasi internasional, telah menyepakati satu deklarasi milenium (United Nasions Millenium Declaration) dengan 8 (delapan) Millenium Development Goals (MDGs) yang akan dicapai pada tahun 2015, yaitu:
- memberantas kemiskinan dan kelaparan;
- mencapai pendidikan dasar universal, yang paling penting dari semua tujuan;
- mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
- mengurangi angka kematian anak;
- meningkatkan kesehatan ibu;
- memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya;
- memastikan kelestarian lingkungan, dan
- mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.
Komitmen Indonesia
Jauh sebelum deklarasi Dakar dan deklarasi PBB disepakati oleh masyakat dunia peduli pendidikan, sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia sejak awal kemerdekaannya, sebenarnya telah memiliki komitmen kuat untuk membangun pendidikan bagi semua anak banga, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni: “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Komitmen awal ini sudah barang tentu harus menjadi dasar keyakinan semua anak bangsa untuk dapat mencapai 6 (enam) sasaran EFA, dan sekaligus 8 (delapan) sasaran MDGs, yang sudah barang tentu tidak mudah untuk mencapainya.
Sebagai contoh, untuk mencapai sasaran EFA berupa pemberian kesempatan belajar bagi anak usia pendidikan dasar memang telah dicapai melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, namun untuk meneruskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 15 tahun, penuntasannya tidak mudah untuk dicapai, terutama karena masih besarnya anak bangsa yang berada di bawah garis kemiskinan.
Itulah sebabnya, untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan sebagaimana telah disepakati dalam MDGs, negeri kita tercinta Indonesia masih menyisakan tidak kurang dari 30% penduduk yang berada dalam garis kemiskinan. Grafik berikut ini dapat memberikan gambaran tentang jumlah dan prosesntase penduduk mistkin di Indonesia pada tahun 1996 2007.
Grafik 1: Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin 1996 – 2007
Sumber: digrafikkan dari Sindo: BPS (Biro Pusat Statistik).
Grafik tersebut memberikan gambaran bahwa pada tahun 2007 negeri ini masih banyak mempunyai warga negara yang miskin. Tidak kurang dari 16% penduduk Indonesia masih tergolong miskin sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2007. Dalam kurun waktu tersebut, prosentase penurunannya dapat dikatakan tidak signifikan. Pada tahun 2007, jumlah penduduk yang miskin tersebut tidak kurang dari 37 juta jiwa. Dengan demikian, grafik tersebut telah memberikan data dan informasi bahwa sebenarnya kita masih memiliki ladang yang luas untuk dapat berbagi dengan sesama anak bangsa.
Kemajuan dalam pencapaian sasaran EFA maupun MDGs tentu saja akan ditentukan oleh komitmen semua pihak dalam ikut bersama-sama dan bekerja sama untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan bersama secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam hal ini Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah juga harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan peran dan fungsinya secara optimal. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah secara sinergis untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan empat peran/fungsinya.
Dalam dokumen EFA dan MDGs ditegaskan bahwa “Education for All can only be achieved through broad partnerships between governments, bilateral agencies, civil society groups and the private sector”. Dengan kata lain, “Sasaran EFA hanya capat dicapa melalui kerja sama secara luas antara pemerintah, lembaga bilateral, kelompok masyarakan sivil dan sektor swasta”. Tidak ada satu pihak pun yang secara egoistis yang dapat mencapai sasaran tersebut sendirian. Semua pihak harus dapat dilibatkan dalam upaya pencapaian sasaran EFA maupun MDGs, termasuk masyarakat yang diwadahi dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, melalui program-program inovatif.
Program Inovatif Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Dewasa ini, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus mampu mengembangkan program inovatif dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan di daerah dan di satuan pendidikannya masing-masing. Program kemitraan dengan institusi terkait harus menjadi program inovatif Dewan Pendidikan. Sebagai contoh, Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan mulai mencoba dengan program “Dompet Pendidikan” untuk membantu para mahasiswa yang berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dewan Pendidikan Kota Bandung telah memperoleh amanah untuk menyalurkan Bantuan Walikota Bandung untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tidak sampai putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Sudah barang tentu, masih terbuka ladang amal yang dapat menjadi program inovatif Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dunia usaha dan dunia industri di Indonesia melalui CSR (corporate social responsibility) harus digali secara meluas oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah untuk mendukung upaya pencapaian sasaran EFA dan MDGs. Dalam hal ini, walaupun Malaysia memang pernah belajar dari Indonesia dengan mendatangkan guru dari Indonesia, namun saat ini Indonesia dapat belajar dari Malaysia dalam memberdayakan DUDI untuk membangun pendidikan di Indonesia. Sebagai contoah, asrama mahasiswa dan gedung laboratorium di perguruan tinggi di Malaysia banyak yang telah dibangun oleh DUDI. Itulah sebabnya, janganlah heran jika kita mengetahui bahwa maka asrama mahasiswa dan bangunan laboratorium tersebut adalah nama perusahaan tersebut.
Refleksi
EFA dan MDGs telah menunjukkan berbagai masalah dan tantangan dalam bidang pendidikan yang menghadang kita di hadapan. Untuk memecahkan masalah dan mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan tersebut, yang diperlukan adalah kerjasama antara semua pihak. Tidak ada satu pihak pun yang dapat secara egoistis untuk dapat berjalan sendiri dalam memecahkan masalah dan tantangan tersebut. Untuk ini, antara pemerintah dam masyarakat (yang diwadahi dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) harus dapat bekerja sama secara sinergis untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan bagi anak-anak bangsa di negeri tercinta Indonesia.
Untuk dapat melaksanakan peran/fungsinya secara optimal, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah harus mampu merumuskan program inovatif antara lain dengan mengembangkan kerja sama kemitraan dengan DUDI di negeri ini.
Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat kelak. Amin.
Sumber: http://www.unesco.org
Depok, 8 Desember 2012.
