Oleh Suparlan *)
No teacher, no education; No education, no social-economics development
(Ho Chi Minh)Tujuan pendidikan adalah pengembangan karakter anak-anak
(Aristoteles)The best way to predict the future is to create it.
(Peter Drucker)Who don’t make a plan, makes a fail
(Anoname)
Mengapa harus seratus hari? Teman saya mencoba berfikir kritis terhadap program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Penulis menanggapi pertanyaan teman tersebut dengan rileks. ‘Seharusnya yang paling penting ditanyakan adalah apa programnya, bukan berapa harinya’, jawab penulis sekenanya. Meskipun demikian, penulis tetap saja mencoba mencari jawaban rasionalnya, mengapa seratus hari. Bagi penulis, ukuran seratus hari merupakan ukuran terkecil sebagai inti dari keseluruhan program-program besar yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan KIB II. Alasan lain secara matematis, konon angka seratus adalah kelipatan sepuluh terkecil yang mudah diucapkan. Alasan lain lagi misalnya yak arena kebiasaan banyak orang, atau banyak pihak.
Jika benar, program seratus hari merupakan inti atau cerminan dari program lima tahun KIB II, maka program itu akan menjadi titik masuk untuk menyusun program yang lebih luas dan konglrit untuk lima tahun masa mendatang, yang kemudian harus dijabarkan ke dalam program-program tahunannya. Dengan kata lain, program seratus hari tersebut dapat dinilai sebagai program unggulan dan sekaligus program inovatif yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan di negeri ini.
Tulisan singkat ini terutama dimaksudkan sebagai alternatif informasi tentang delapan program seratus hari depdiknas, yang selama ini informasi tersebut masih perlu sosialisasi lebih luas lagi.
Delapan program
Marilah kita coba untuk menelaah delapan program seratus hari Depdiknas, yang telah dipublikasikan dalam advertorial Depdiknas, meskipun beberapa komentar miring media mengatakan bahwa program itu tidak ada yang baru. Uraian berikut ini tidak dimaksudkan untuk menolak atau menyetujuinya.
Pertama, penyediaan internet secara massal di sekolah. Program ini terkesan bersifat sangat teknis, karena yang diprogramkan hanyalah perangkat kerasnya, bukan perangkat lunaknya. Program ini seakan hanya sebagai turunan dari program dari Kementerian yang beliau pimpin sebelumnya. Meskipun demikian, program ini memang terasa berani untuk memenuhi tuntutan kebutuhan para era teknologi informasi. Kehidupan ini memang sudah memasuki kehidupan kita sejak tahun 2001 lalu, sebagai awal abad teknologi informasi (information technology), setelah kita meninggalkan era sebelumnya, yakni era revolusi industri (industrial revolution).
Sebagai perbandingan dengan program negeri jiran, Kementerian Malaysia telah cukup lama mengembangkan apa yang disebut sebagai sekolah pintar (smart school) sebagai bagian dari proyek raksana yang dikenal dengan Multimedia Super Corridor (MSC). Sejak tahun anggaran 1997, Malaysia telah mengembangkan 31 sekolah menengah sebagai sekolah pintar. Salah satu di antaranya adalah SM Putrajaya I yang terletak di kawasan Putrajaya, ibukota administratif karena kantor Perdana Menterinya ada di kawasan ini. Menteri Pendidikan Nasional ketika itu, Bapak Yahya Muhaimin, pernah berkunjung ke sekolah ini dan menyampaikan pidatonya di depan civitas akdemika sekolah ini. Empat mata pelajaran pokok di Malaysia, yaitu (1) Bahasa Malaysia, (2) Bahasa Inggris, (3) Sains, dan (4) Matematik (kita menggunakan istilah Matematik) telah disusun dalam bentuk CD, sehingga proses pembelajarannya menggunakan komputer. Lagi-lagi, fasiltias ruang kelas di sekolah ini tidak lagi ada meja kursi yang diatur berderet-deret seperti kelas model lama, tetapi kelas model baru lengkap dengan komputer untuk setiap siswa. Kalau demikian, program penyediaan internet secara massal dalam hal ini memang terasa sudah terlambat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Malaysia. Better late then never.
Kedua, penguatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Program ini memang sangat penting. Alasan konsep sekolah effektif (effective school) menjadi alasan yang sangat kuat. Organisasi yang baik biasanya dipimpin oleh pucuk pimpinan yang baik. Karakteristik sekolah efektif yang paling penting adalah kepemimpinan kepala sekolah yang kuat atau “strong principal leadership” (Suparlan: Membangun Sekolah Efektif). Kedua. Membangun sekolah efektif memang harus membangun motivasi dan komitmen kepala sekolah dan pengasas sekolahnya. Dalam hal ini, melalui Program BERMUTU (Better Education Through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading), Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah mengembangkan Guru Pemandu, Kepala Sekolah Pemandu, dan Pengawas Sekolah Pemandu.
Ketiga, beasiswa PTN untuk siswa SMA/SMK/MA berprestasi dan kurang mampu. Nah, program ini memang terasa populis, karena untuk kepentingan peserta didik yang kurang mampu. Sekaligus juga untuk mendukung pilar kualitas dari empat pilar pembangunan pendidikan yang diluncurkan. Dinas pendidikan kabupaten/kota dapat mengambil peran untuk mengkoordinasikan program ini melalui kerja sama dengan PTN, tidak saja PTN di daerahnya, tetapi juga PTN bermutu di luar daerahnya. Pembangunan sekolah unggulan yang pernah dikembangkan sebelumnya, seperti Taruna Nusantara yang dikembangkan oleh Departemen Hankam, SMA Soposurung di Sumatera Utara, dan SMA lainnya seharusnya dapat mengambil peran aktif dalam program ini. Ditjen Dikti harus dapat mengambil peran secara aktif. Ini menjadi pemicu untuk melaksanakan pilar kualitas dari empat pilar pembangunan pendidikan yang telah diluncurkan. Untuk ini, maka sistem dan mekanismenismenya harus segera dibangun.
Keempat, penyusunan kebijakan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terdepan dan terpencil. Program ini terasa kental sekali populisnya. Negera kita, yang memiliki motto Bhinneka Tungga Ika ini memang benar-benar negara yang sangat beragam. Negara kita memiliki kawasan perbatasan yang sangat banyak. Negara kita juga memiliki kawasan terpencil, bahkan juga dikenal terpencar. Kebijakan pembangunan pendidikan di kawasan ini perlu memperoleh perhatian secara khusus. Perlu pengaturan dalam mengalokasikan anggaran secara khusus, membangun gedung sekolah secara khusus, mengangkat guru dan kepala sekolah secara khusus, berdasarkan pertimbangan keadaan dan kepentingan daerah terdepan dan terpencil tersebut. Bahkan sebelumnya harus dilakukan kajian secara khusus pula.
Kelima, penyusunan Renstra 2010 – 2014. Program ini seharusnya sudah selesai, karena tahun 2010 tinggal satu bulan lagi. Secara teoritis, program ini harus melalui kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2005 – 2009. Bahkan hasil kajian dan evaluasi itu harus disampaikan langsung kepada rakyat Indonesia melalui jalur-jalur komunikasi yang dalam era teknologi informasi ini sudah semakin terbuka. Inilah bentuk akuntabilitas yang kurang mendapatkan perhatian di negeri ini. Sebelum menyusun Renstra, Mendiknas harus melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2005 – 2009 kepada rakyat. Amanat UU dan milestone mana saja yang telah tercapai, bagaimana tingkat ketercapaiannya, demikian seterusnya. Respon masyarakat terhadap hasil evaluasi tersebut harus menjadi bahan masukan untuk proses penyusunan Renstra 2010 – 2014.
Keenam, pengembangan budaya dan karakter bangsa. Memang, tujuan pendidikan adalah pengembangan karakter anak-anak. Demikian dinyatakan oleh Aristoteles. Namun sebenarnya sangat tidak realistis menempatkan program ini sebagai program seratus hari. Mengapa? Mana mungkin pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dibangun hanya dalam seratus hari. Budaya dan karakter bangsa merupakan masalah outcome pendidikan yang kita harapkan. Budaya dan karakter bangsa merupakan salah satu tujuan pembangunan pendidikan nasional jangka panjang. Pembangunan budaya dan karakter bangsa merupakan bagian integral dari upaya besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Howard Gardner menyebutkan delapan tipe kecerdasan ganda, mulai dari ”spatial intelligence” sampai dengan ”logical-mathematics”. Daniel Goleman membuat akronim yang mudah dihafal menjadi ”spatial, languager, interpersonal, music, naturalist, bodily kinethetics, intrapersonal, dan logical-mathematics” atau SLIM n BIL (Suparlan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa).
Ketujuh, pengembangan metodologi belajar mengajar. Nah, ini menjadi bagian dari mata pelajaran penulis ketika di Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Pada saat itu sangat dikenal singkatan MMP, yaitu materi pelajaran, metode mengajar, dan penilaian pendidikan. Inti pokok proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah MMP. Semua guru harus menguasai ketiga kemampuan ini dengan baik dan utuh. Inilah hakikat ”black box theory” dalam pembangunan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berawal dari sini. Mutu proses pengajaran dan pembelajaran sesungguhnya merupakan kunci mutu pendidikan. Jika mutu pendidikan kita memang masih rendah, berdasarkan hasil studi tertentu, sesungguhnya kita memang harus menelusuri dari ”kotak hitamnya’, yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas.
Kedelapan, roadmap sinergisitas lembaga pendidikan, baik Depdiknas maupun di Depag dengan pengguna lulusanuntuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Nah ini yang paling pelik, karena terkait dengan dua departemen besar di negeri ini. Depdiknas termasuk departemen yang diotonomikan, sementara Depag termasuk departemen yang tidak masuk dalam kategori yang diotonomikan. Kebanyakan dinas pendidikan kabupaten/kota banyak yang terbentur dengan masalah ini, karena Kantor Depag kabupaten/kota tidak mengenal urusan otonomi daerah. Sementara urusan pendidikan yang berada di Depdiknas telah dilimpahkan semua kepada pemerintah daerah. Untuk sinergisitas ini, ada selentingan usulan agar direktorat jenderal yang mengurusi pendidikan di Depag sebaiknya dipindah saja ke Depdiknas, agar Mendiknas dengan mudah melakukan koordinasi dan pembinaan. Masalahnya bertambah besar, karena menyangkut urusan outcome pendidikan lagi, yaitu ketenagakerjaan, yang menyangkut kesiapan lulusan lembaga pendidikan untuk terjun dalam masyarakat, menjadi tenaga kerja yang siap pakai, minimal siap latih. Salah satu contoh amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang belum selesai adalah masalah Madrasah Aliah Kejuruan (MAK). Jika Depdiknas mempunyai SMA, maka Depag memiliki MA. Jika Depdiknas memiliki SMK, maka Depag seharusnya memiliki MAK. Tetapi apakah kenyataannya? Sampai saat tulisan ini diluncurkan, MAK belum ada di Depag. Dari orang Depag penulisa memperoleh informasi bahwa yang sekarang ini ada adalah Madrasah Aliyah Keterampilan, dengan kurikulum yang sangat padat, karena harus menyatukan kurikulum umum, pendidikan agama, dan pendidikan keterampilannya. Setiap siswa di Madrasah ini harus memilih salah satu dari keterampilan yang tersedia di sekolah ini, yakni tata boga, tata busana, AC/kulkas, dan otomotif.
Akhir Kata
Memang, delapan program tersebut ada yang terkait dengan program sederhana yang akan dapat diselesaikan dalam seratus hari, seperti penyusunan Renstra 2010 – 2014 atau kebijakan pendidikan untuk daerah terdepan dan terpencil. Tetapi beberapa di antaranya memang ada program jangka panjang yang tidak mungkin akan dapat dicapai dalam seratus hari, seperti pengembangan budaya dan karakter bangsa.
Walaupun bagaimana, adanya delapan program seratus hari Depdiknas ini telah membuka pemikiran kita untuk mengembangkan program-program pembangunan pendidikan yang lebih komprehensif. Ada satu kebiasaan manajemen pemerintahan yang memang harus dibangun di masa mendatang, antara lain adalah melakukan kajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program masa sebelumnya sebelum kita harus menyusun program-program berikutnya. Memang, masalah akuntabilitas memang masih terasa mengganjal di negeri yang sangat kita cintai ini. Menurut penulis, inilah sumber masalah utama terjadinya perilaku koruptif yang masih marak di negeri ini. Hanya dengan menerapkan akuntabilitas kita akan mampu merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.
*) Website: www.suparlan.com; E-mail: me [at] suparlan [dot] com. Mantan Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, mantan Kepala Bidang Pelayanan Teknis P4TK Matematika Yogyakarta, Konsultan Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Jakarta, 14 November 2009.
